HUKUM DAN HAM

TUGAS  3

Cari dan sebutkan peraturan porteksi

  • HAM Sipil
  • HAM Politik
  • HAM Ekonomi dalam,

1. UUD NRI 1945

2. DUHAM

3.UU NO 39 TAHUN 1999

Jawab

1. UUD NRI 1945

  • HAM Sipil

Pasal 6 tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

Pasal 27 Ayat (1) – (2) tentang Warga Negara Dan Penduduk

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.

Pasal 28D Ayat (3) dan (4)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tentang Pendidikan dan Kebudayaan

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

 

 

 

  • HAM Politik

Pasal 6A Ayat (2) tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum. ***)

  • HAM Ekonomi

Pasal 18A Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. **)

Pasal 22D Ayat (1) – (3) tentang Dewan Perwakilan Daerah

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

Pasal 28C Ayat (1) Hak Asasi Manusia

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

Pasal 33 Ayat (1) – (4) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

 

 

2. DUHAM

  • HAM Sipil :

Pasal 15 Ayat (1) – (2)

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

 

 

Pasal 16 Ayat (1)

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

  • HAM Politik :

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

 

Pasal 14 Ayat (2)

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

 

 

 

 

  • HAM Ekonomi :

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

3. UU NO. 39 TAHUN 1999

  • HAM Politik :

Pasal 23 Ayat (1) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan

politiknya.

Pasal 24 Ayat (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

 

 

 

  • HAM Sipil :

Pasal 26 Ayat (1) – (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau

mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa

diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat

pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya

sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 27 Ayat (1) – (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,

berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik

Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk

kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Ayat (1) tentang Hak Atas kesejahteraan

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Pasal 41 Ayat (1) tentang Hak Atas kesejahteraan

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pasal 42 tentang Hak Atas kesejahteraan

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus

atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan

martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Pasal 43 Ayat (1) – (3) tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan

langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan

pemerintahan.

 

 

Pasal 47 tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan

asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya

tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau

memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 53 Ayat (2) tentang Hak Anak

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status

kewarganegaraan.

  • HAM Ekonomi :

Pasal 11 tentang Hak Pengembangan Diri

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh

dan berkembang secara layak.

 

 

 

HUKUM DAN HAMTUGAS  3 Cari dan sebutkan peraturan

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s