Tugas Kuliah Fakultas Hukum

HUKUM DAN HAM

 

Disusun Oleh :

Nama           : Ade Kusnadi

Fakultas      : Hukum

Tugas

1. Jelaskan pengertian HAM dari 5 doktrin !

   Ajarannya bisa dilihat dalam ajaran :  – John Locke

                                                                – Immanuel Kant   

2. Jelaskan kedua ajaran tersebut !

~HAM : Freedom : untuk mengembangkan manusia.

~Sipil

~Politik

~Ekonomi

 ~Sosial

 ~Budaya

Kelompok Ini Law Enforcemennya tidak dapat dipaksakan sepenuhnya senhingga diperlukan peranan mazhab positiviame.

3. Jelaskan peranan dari mazhab positivisme tersebut !

    Masih ada perjanjian internasional multi pihak mengenai HAM yaitu ;

   1). Internasional Convention on Political Right of  Women

   2). Convention on the Right of Child

   3). ILO Convention Concerning Forced Labour

4. Jelaskan subtansi apa yang diatur di dalam peraturan-peraturan tersebut dan sebutkan. retifikasi dari peraturan tersebut di Indonesia !

    Salah satunya Perpres No. 36 Tahun 2005

5. Jelaskan pelanggaran HAM yang ada dalam Perpres tersebut !

 

Jawab

1. ~ John Locke.

Bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada sisi lain locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian dalam alam ini,manusia telah ambil bagian dalam suatu kontrak sosial ikatan sukarela, dengan cara ini penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan pada penguasa.apabila penguasa memutauskan kontrak sosial dengan melanggar hak- hak kodrar individu, mereka yang menyerahkan itu ,bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa yang lain yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

~ Aristoteles

Negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi daan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggarang negara hukum yang berusaha menggerakkan hak asasi manusia khususnya berlangsung dalam negara demokrasi yunani dan Republik Romawi Kuno.

~ Meriam Budiardjo

Berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

~ Daniellev

HAM secara melekat pada semua manusia karena manusia memiliki spesiaes biologis yang satu yang merupakan kesamaan yang paling dasar, sehingga berdasarkan kesamaan ini perbedaan yang ada akan tidak berarti. Konsep HAM bersifat “ universal “ dan tidak mengakui karena atau penafsirannya yang hanya beruraikan kekhususan lokal.

~ Yozo Yokota

HAM berarti bahwa hak ini memang di peruntukakan  bagi setiap manusia terlepas dari rasa kebangsaan, agama, atau budaya. Konsep HAM bersifat universal oleh karena itu hendaknya isi dari konsep tersebut dapat di spesifikasikan secara universal pula satu kawasan atau satu kebudayaan. Jangan sampai memonopoli kekuasaan untuk menentukan standar HAM yang dapat diterapkan secara universal.

2.  ~ John Locke.

Bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada sisi lain locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian dalam alam ini,manusia telah ambil bagian dalam suatu kontrak sosial ikatan sukarela, dengan cara ini penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan pada penguasa.apabila penguasa memutauskan kontrak sosial dengan melanggar hak- hak kodrar individu, mereka yang menyerahkan itu ,bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa yang lain yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

~ Immanuel Kant

Bahwa semua manusia harus di berlakukan sebagai tujuan-tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang  menurut kehendak perorangan.

3.~ Ekonomi

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang ekonomi ialah untuk meningktkan ekonomi di dalam suatu negara, tetapi tidak boleh dipaksakan karena masing-masing negara mempunyai kemampuan mengolah ekonomi yang berbeda-beda. Jadi negara tidak boleh terlalu memaksa ekonomi disuatu negara yang kurang  mampu mengolah ekonominya sendiri.

   ~ Sosial

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang sosial ialah untuk mengatasi gejala-gejala sosial yang ada di dalam suatu negara, sehingga di dalam suatu negara itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi, tetapi negara tidak boleh memaksa kehidupan sosial di dalam suatu negara karena kehidupan sosial di dalam suatu negara berbeda-beda. Jadi negara tidak boleh memaksa diri dari segi sosial karena kehidupan sosial penuh dengan masalah-masalah sosial di dalam suatu negara.

  ~Budaya

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang budaya ialah untuk melestarikan budaya di dalam suatu negara, karena budaya merupakan ciri khas masing-masing negara yang membedakan negara yang satu dengan yang lain. Tetapi negara tidak boleh memaksakan diri dari segi budaya di dalam suatu negara, karena itu akan membuat rakyatnya tertekan secara individu. Jadi suatu negara tidak boleh memaksakan diri dari segi budaya karena akan membuat rakyatnya tertekan secara individu.

4. ~ ILO Convantion Concerning Forced Labour

Subtansinya yaitu tentang kerja paksa, perbudakan,dan perdagangan manusia. Pekerja paksa sering menjadi korban diskriminasi berdasarkan etnis atau jenis kelamin, dan prasangka budaya tentang inferioritas kelompok orang tertentu. Kerja paksa sering terjadi karena kesulitan ekonomi. Hingga 50 persen dari semua korban kerja paksa adalah anak-anak. Eksploitasi dan seri kerja paksa dan perdagangan manusia hingga perdagangan organ tubuh.

Konvensi ILO No. 87 Tahun 1945, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perindungan Hak untuk Berorganisasi.

Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak.

Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres  No. 36  Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

   ~ Convention on the Right of Child

Subtansinya  yaitu tentang hak anak, hak anak diadopsi, dan perlinduangan anak. ketidakmatangan fisik dan mentalnya anak-anak, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk hukum yang tepat. Perlindungan, sebelum serta sesudah kelahiran. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional, PBB Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak dan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Darurat dan konflik bersenjata, mengakui bahwa, di semua negara di dunia, ada anak-anak yang tinggal di sangat kondisi sulit, dan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan pertimbangan khusus. Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari masing-masing orang untukpengembangan perlindungan dan harmonis anak, Menyadari pentingnya kerjasama internasionaluntuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

    ~ Internasional Convenantion on Political Right of  Woman

Wanita berkeinginan untuk menerapkan prinsip persamaan hak bagi pria dan wanita yang sering disebut dengan persamaan gender yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wanita ingin disamakan status pria dan wanita dalam hal-hal politik, tanpa terjadi diskriminasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari program serta kebijakan pemerintah antara lain dengan pembentukan komnas perlindungan perempuan. Kebijakan yang paling terlihat ialah terhadap quota keterwakilan perempuan di kabinet yang ditetapkan pemerintah dan membuktikan komitmennya untuk memprioritaskan hak-hak politik perempuan.

konvensi tentang hak-hak Politik Perempuan diratifikasi berdasarkan UU No.68 Tahun1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Hak Polittik Kaum Wanita.

 

5. Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

dilaksanakan dengan cara:

a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau

b. pencabutan hak atas tanah.

Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1) tentang Musyawarah

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota

atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak

diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi

pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan,

maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam

Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian

dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang – undang

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak

Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.

Dari Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengadaan Tanah dan Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1) tentang Musyawarah, sudah melanggar hak asasi manusia karena aparat negara sengaja melawan hukum dengan mengurangi dan membatasi, dan mencabut hak seseorang karena pengadaan tanah tersebut. Hal itu akan merugikan seseorang apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan tanahnya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan mencabut hak atas kepemilikan tanah, hal itu jelas sudah melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) tentang Ketentuan Umum, yang berbunyi :

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang

atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun

tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang

ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan

mekanisme hukum yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s