Ilmu Negara

 

Disusun oleh :

 

Nama                    : Ade Kusnadi

Fakultas               : Hukum

 

 

Macam  macam teori kedaulatan :

1.       Teori Kedaulatan Tuhan

Di antara teori teori yang memberikan jawaban atas masalah atau pertanyaan tadi menurut sejarahnya yang paling tua adalah teori kedaulatan tuhan, yaitu mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada tuhan.

Teori ini berkembang pada zaman abad  pertengahanan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV. Di dalam perkembanganya teori ini snagat erat hubungannya dengan perkembangannya dengan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen yang kemudian di organisir dalam suatu organisasi keagamaan ,yaitu gereja, yang di kepalai oleh seorang Paus.

Jadi pada waktu itu lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu : organisasi kekuasaan Negara yang di perintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang di kepalai oleh seorang Paus, karena ada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat – alat perlengkapan yang hampir  sama dengan alat – alat perlengkapan organisasi Negara.

Pada permulaan perkembangannya agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena agama baru ini di anggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang di anut pad waktu itu, pemimpinnya yang di kejar – kejar, di tangkap, di buang, atau di bunuh karena mereka di anggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan dari pada para penganut – penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik dan di akui sebagai satu – satunya agama resmi atau agama Negara.

Mulai saat itulah organisasi gereja mempunyai keuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan Negara, tidak saja bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat keduniawian, maka tidaklah jarang kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari Negara dan peraturan dari gereja. Selama antara kedua peraturan satu sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan – kesulitan dari para warga Negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan – peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal dari manakah yang berlaku, artinya antara kedua peraturan itu mana yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan itulah yang akan di taati.

Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori, yang kesemuanya berasal dari penganut –  penganut teori teokrasi. Antara lain adalah : Augustinus, Thomas  Aquinas dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi, yang masing – masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, karena dalam hal itu telah ada persamaan pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Tetapi yang di persoaalkan lebih lanjut adalah siapakah di dunia ini, kongkritnya di dalam suatu Negara itu yang mewakili tuhan, raja ataukah paus.

Mula – mula yang di katakan bahwa yang mewakili tuhan di dunia ini, jadi di dalam suatu Negara, adalah Paus, ini adalah pendapat dari Augustinus. Kemudian di katakana bahwa kekuasaan raja dan paus itu sama, hanya saja tugasnya berlainan, raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan Paus dalam lapangan keagamaan. Ini adalah pendapat dari Thomas Aquinas. Perkembangan selanjutnya menitik beratkan kekuasaan itu ada pada Negara atau raja, ini adalah ajaran dari Marsilius.

Menurut ajaran Marsilius raja itu adalah wakil dari pada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini maka pada akhir –akhir abad pertengahan dan pada permulaan zaman berikutnya, yaitu zaman renaissance, adalah terasa sekali. Karena raja – raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alas an bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus di anut oleh rakyatnya atau warga negaranya.

Keadaan ini semakin memuncak pada zaman Renassance, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolo Machiavelli, yang maksudnya semula adalah untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan Negara, dengan ajaran Staatsraisen-nya. Maka yang semula orang mengatakan, bahwa hukum yang harus di taati itu adalah hukum tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus di taati, dan Negaralah yang satu – satunya berwenang menentukan hukum. Dengan demikian ajaran baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan Negara.

 

2.      Teori Kedaulatan Negara

Dari para penganut teori kedaulatan Negara ini menyatakan, bahwa kedaulatan itu tidak ada pada tuhan, seperti yang di katakana oleh para penganut teori kedaulatan tuhan (Gods-souvereiniteit), tetapi ada pada Negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu tunduk keada Negara. Negara di sini di anggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan – peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya Negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak di kehendaki oleh Negara.

Penganut teori kedaulatan Negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan Georg Jellinek.

Ajaran kedaulatan Negara dari Jean Bodin kiranya tidak perlu di ulangi pembicaraannya, karena sudah di singgung di muka, karena cukuplah di periksa kembali.

Hanya perlu kiranya di sini di perhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan Negara itu atau Staats-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas, dan ini harus di bedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya di katakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedangkan dalam ajaran Staats-absolutisme di katakan bahwa kekuasaan Negara itu bersifat absolute, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa Negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga Negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Selain itu bahwa dalam Staats-souvereiniteit dapat bersamaan dengan liberalisme. Sedangkan kalau dalam Staats-absolutisme tidak dapat. Hal ini logis dan dapat di mengerti bahwa soal ini berhubungan erat dengan soal kebebasan warga negara, padahal kebebasan warga Negara merupakan masalah yang prinsipiil dalam setiap Negara.

Teori kedaulatan Negara ini juga di kemukakan oleh Georg Jellinek. Pada pokoknya Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan Negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka Negara di anggap satu – satunya sumber hukum, dan Negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar Negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.

Maka dalam hal ini lalu berarti bahwa ada kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang bukan di keluarkan atau di buat oleh Negara,tetapi yang nyata – nyata berlaku di dalam masyarakat,tidak merupakan hukum. Dan memang demikian juga kalau menurut Jean Bodin ; sedangkan menurut Jellinek adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Apabila itu sudah di tetapkan oleh Negara sebagai hukum.

Terhadap teori kedaulatan Negara ini kiranya ada yang mengajukan keberatan. Kalau hukum sudah di anggap merupakan perwujudan atau penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak Negara, dan baru mempunyai kekuatan berlaku apabila telah di tetapkan oleh Negara, lalu bagaimanakah kenyataannya.

Kenyataannya ialah bahwa negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Demikian pendapat Leon Duguit, periksa bukunya Traite de Droit Constitutionel,juga Krabbe dalam bukunya Kritische Darstellung der Staatslehre, dan bukunya yang lain Die Lehre der Rechts-souvereiniteit.yang pokoknya Krabbe menentang pendapat Jellinek itu, karna pendapat tersebut menurut Krabbe bertentangan dengan kenyataan.

Terhadap keberatan tersebut Jellinek mempertahankan pendapatnya dengan mengungkapkan ajaran Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Negara dengan suka rela mengikatkan dirinya atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hokum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri.

Tetapi terhadap ajaran Selbstbindung inipun masih dapat di kemukakan persoalan atau keberatan lagi, ialah karena ajaran Staats-souvereiniteit itu tidak membedakan antara Negara dengan organ – organnya, tegesnya tidak membedakan dengan tegas antara ngara dengan pemerintah. Sebab pada hakekatnya negara itu merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, jadi hanya merupakan suatu abstraksi saja, dan Negara itu dapatnya berbuat hanya kalau melalui organ – organnya, pemerintahannya,malahan tegasnya orang – orangnya. Jadi dengan demikian ajaran Selbstbindung tersebut bukan Selbstbindung dari Negara, tetapi Selbstbindung dari organ – organnya atau pemerintah, jadi orang – orangnya.

Persoalan selanjutnya ialah, apakah yang merupakan dari pada Selbstbindung tersebut ? jawabannya terhadap persoalan ini ialah bahwa pertama – tama dalam lapangan hukum itu sudah barang tentu di samping faktor – faktor kemasyarakatan juga ada faktor – faktor ideal yaitu rasa hukum, kesadaran hokum, dan rasa keadilan. Ini adalah jawaban dari Jellinek yang merupakan faktor dari pada Selbstbindung tersebut.

Bagaimana selanjutnya menurut Krabbe hal – hal tersebut sesungguhnya terletak di atas Negara; dengan demikian maka lalu di atas Negara masih ada barang sesuatu yang Souvereiniteit, yang berdaulat yaitu kesadaran hukum tadi. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu bukanlah Negara, tetapi hukumlah yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru yaitu kedaulatan hukum.

 

3.      Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hokum atau Rechts-souvereiniteit tersebut memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja ataupun penguasa maupun rakyat atau warga Negara, bahkan negar itu sendiri semuanya tunduk kepada hokum.semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.

Lalu kalau demikian apakah yang menjadi sumber hukum itu ? menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hokum yang terdapat d masyarakat itu sendiri.rasa hukum ini bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitive atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sedang dalam bentuknya yang lebih luas atau tingkatannya lebih tinngi di sebut kesadaran hukum.

Dengan ajaran yang demikian itu tadi, maka dapatkah di katakan bahwa Krabbe itu dalam banyak terpengaruh oleh aliran historis, yaitu suatu aliran yang berkembang sesudah revolusi Prancis. Aliran historis ini antara lain di pelopori oleh Von Savigny, yang mengatakan bahwa hukum itu harus tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, bedasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Maka tidak mengherankan bahwa aliran ini menolak hokum yang di kodifikasikan oleh Napoleon, oleh karena hukum tersebut adalah hukum asing, yaitu hukum Romawi.

Jadi menurut Krabbe hukum itu tidakalah timbul dari kehendak Negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri. Dan hukum itu berlaku terlepas dari pada kehendak Negara.

Sekarang persoalannya : bagaimanakah hokum itu dapat berlaku terhadap Negara, sedangkan hukum itu sendiri terlepas dari Negara ? dalam hal ini Krabbe mendasarkan teorinya, bahwa tiap – tiap individu itu mempunyai rasa hokum itu telah berkembang menjadi kesadaran hukum. Rasa hukum itu terdapat pada diri tiap – tiap individu  di samping rasa – rasa lainnya, misalkan rasa susila,ras keindahan, rasa keagungan dan sebagainya. Jadi kesadaran hukum itu adalah salah satu fungsi dari pada jiwa manusia, yang mengadakanreaksi terhadap perbuatan – perbuatan manusia dalam perhungannya dengan manusia – manusia lain dalam kehidupannya bermasyarakat.

Dengan demikian menurt Krabbe hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada salah satu bagian  dari perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya bermacam – macam norma, dan norma – norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita, oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi, untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil dan sebagainya.

Jadi terhadap banyak hal itu kita dapat bersikap acu tak acuh.

Begitulah maka sumber dari pada hokum itu terdapat di dalam perasaan kita, dan ternyatalah bahwa sumber dan berlakunya hokum itu berada di luar kehendak kita, atau tegasnya berada di luar kehendak Negara.

Bagaimana tanggapan sarjana – sarjana lainnya terhadap pendapat Krabbe ini ? kiranya ada juga yang tidak dapat menerima, dan oleh karena itu di ajukan keberatan. Sarjana ini adalah Prof.Mr.Dr.AAH.Struycken, dengan bukunya yang terkenal : het Staatsreacht van het koninkrijijk der Nederlanden, terbit pada tahun 1928.

Terhadap  pendapat Krabbe tersebut di atas Struycken mengatakan bahwa pendapat Krabbe itu adalah lemah. Sebab rasa hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, oleh karena ras hokum itu selalu akan berubah – ubah pada setiap masa, dan rasa hokum itu akan berbeda dari golongan yang satu dengan rasa hokum dari golongan yang lain, apalagi dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ras hokum dari A misalnya tidak akan sama dengan ras hokum dari B. bahkan rasa – rasa hokum dari si A tadi pada waktu sekarang, misalnya, akan mungkin sekali berbeda dengan rasa hokum si A itu sendiri 5 tahun yang akan dating. Dengan demikian mak tidak akan ada rasa hokum yang umum, maka rasa hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, sebab kalau hokum itu di dasarkan pada rasa hokum dari pada tia – tiap individu, tidak akan tercapai hokum yang bersifat umum, akan tetapi akibatnya malahan akan mnimbulkan anarki.

Pendapat Krabbe tersebut di atas, yang di kemukakan di dalam bukunya Die Lehre Rechts-souveranitat, di terbitkan pada tahun 1906, yang kemudian di sanggah oleh Struycken secara tajam di dalam bukunya : Recht en Gezag, Een Critische beschouwing van Krabbe’s Moderne Staats-idee, di terbitkan pada tahun 1916, di jawab atau malahan tegasnya di bela oleh Kranenburg, periksa bukunya Algemene Staatslehre, buku ini di terbitkan pada tahun 1937.

Dalam hubungan ini Kranenburg membela pendapat Krabbe yang di sanggah oleh Struycken tadi, dengan mengemukakan hokum keseimbangan, atau Postulat keseimbangan. Menurut Kraneburg setelah di adakan penyelidikan secara Empiris Analytis, memang ternyata di dalam masyarakat itu bterdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum manusia. Yaitu bahwa setiap orang itu bersikap atau berkeyakinan, bahwa setiap orang itu adalah brkesamaan hak terhadap penerimaan keuntungan atau kerugian , atau terhadap keadilan dan ketidak adilan, kecualli apabila ada syarat – syarat khusus yang menentukan lain.

Jadi menurut Kranenburg sanggahan atau kritikan Struycken tehadap Krabbe tersebut adalah tidak benar. Sebab Krabbe tidak mengatakan bahwa rasa hokum atau kesadaran hokum dari setiap orang itu adalah sama dalam segala hal, akan tetapi di situ ada suatu unsur yang sama, yaitu adanya ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum manusia. Inilah yang menyebabkan suatu keseimbangan.

Cobalah pikirkan, dalam hal ini Kranenburg member keterangan sebagai berikut : bahwa hokum positif tidak dapat di terapkan menurut kehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi terdapatlah kecendrungan untuk memperhatikan dasar hokum atau kesadaran hokum dari masyarakat. Sebab kalau tidak demikian, artinya pemerintah itu melakukan tindakan atau melaksanakan kekuasaan dengan tidak pantas, akan selalu timbul atau terdapat reaksi kesadaran hokum masyarakat, oleh karena itu di dalam masyarakat itu selalu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum, ini memungkinkan timbulnya aksi yang bertujuan sama. Reaksi itu dapat timbul secar lamban, dalam bentuk kebiasaan, misalnya. Atau dalam bentuk Yurisprudensi. Tapi dapat pula secara cepat dalam bentuk hokum revolusi. Inilah yang akan melemahkan kekuasaan penguasa. Dan dengan demikian pula hal tersebut merupakan jawaban atas sanggahan Struycken.

Tetapi kiranya Kranenburg sendiri salah terima dengan apa yang di katakan oleh Stuycken, karena Struycken hanya mengatakan bahwa kesaadaran hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, karena memang di dalam jiwa manusia itu tidak hanya bergerak kesadaran hokum saja, banyak masih hal – hal yang menggerakkan jiwa manusia.

Hal ini memang di katakana oleh Kranenbrug sendiri, dan sekaligus menolak teori kedaulatan hokum Krabbe, denagn alas an oleh karena kesadaran hokum itu, yaitu kesadaran hokum rakyat, dalam arti kat biasa, bukanlah satu – satunya kekuatan yang bergerak dalam Psyche manusia, terdapat pula kekuatan – kekuatan lain yang bergerak. Dan tergantung pula kepada timbangan masing – masing kekuatan itu, dalam menguasainya atau tidak kesadaran hokum itu, dalam hal yang belakangan ini ada hubungannya yang erat dengan tabiat rakyat. Periksa seterusnya Algemene Staatslehre.

Demikianlah perkembanngan dari teori- teori kedaulatan, yang pada pokoknya akan mencari dasar hokum yang kuat bagi kekuasaaan penguasa. Yang meskipun tujuannya sama, namun semuanya itu sangat di pengaruhi, akan di tentukan oleh keadaan yang mereka alami. Pokoknya bagaiman keadaan penguasa pada zaman itu, dan bagaimana orang dapat menerima kekuasaan yang ada pada penguasa itu. Mak demikian pula uasha orang pada waktu timbulnya kekuasaan raja yang absolut, sebagai akibat dari pada ajaran yang berkembang pada zaman abad pertengahan dan pada zaman Renaissance.

Pada zaman abad pertengahan kekuasaan raja itu di dasarkan atas kekuasaan tuhan, ingat misalnya ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas. Baru kemudian agak mendapatkan kemajuan pada ajaran dari Marsilius, tetapi malahan justru ajaran Marsilius inilah yang menimbulkan kekuasaan raja – raja bersifat absolut.

Keadaan ini nati di perkuat dengan ajaran – ajaran pada zaman Renaissance. Yaitu dengan ajaran dari Niccolo Machiavelli dan Jean Bodin. Niccolo Machiavelli dengan ajaran Staats-raison, sedangkan Jean Bodin dengan ajarannya Staats-souvereiniteit. Maka dengan ini kekuasaan raja menjadi semakin absolut. Keabsolutannya itu sedemmikian rupa, sehingga raja dapat berbuat apa saja, baik dalam lapangan keduniawian, maupun dalam lapangan agama.

Maka tidaklah mengherankan kalau rakyat yang sedemikian tertindas oleh tindakan raja yang sewenang – wenang itu lalu merasa perlu bahkan merupakan suatu keharusan mencari dasar – dasar baru bagi kekuasaan raja, agar dengan itu kekuasaan raja dapat di batasi, setidak – tidaknya raha=ja tidak lagi dapat bertindak dengan sewenang – wenang, dan dengan demikian hak – hak dari pada rakyat terjamin.

Usaha ini sudah di mulai oleh kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagi pelopornya, Althusius di dalam ajarannya tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak tuhan, tetapi atas kekuasaan yang tidak tertulis, yang di sebut hokum alam kodrat. Dan rakyat menyerahklan kekuasaannya itu kepada raja dalam suatu perjanjian yang di sebut perjanjian penundukan.

 

4.      Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarchomachen tersebut dia atas khususnya ajaran dari Johannes Althusius, di teruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semua individu – individu itu dengan memulai perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah pada individu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapat kekeuasaan dari individu – individu tersebut. Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu – individu mendapatkan kekeuasaannya ? sebab mereka ini harus mempunyai telebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah bahwa individu – individu tersebut mendapatkan kekuasaan itu dari hukum alam. Ingat yang disini yang di maksud adalah hukum alam dari abad ke XVII dan abad ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarchomachen tadi.

Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar dari pada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu di batasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapat kekuasaannya dari rakyat. Maka kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah di putuskan atau di kehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul idea baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain di pelopori, atau malahan mengatakan di ciptakan oleh  J.J.Rousseau. yang ajarannya telah di uraikan pad waktu membicarakan ajaran hukum alam.

Tetapi baiklah kiranya perlu diingat kembali bahwa yang di maksud rakyat oleh Rousseau bukanlah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, melainkan adalah kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu itu, dan yang mempunyai kehendak, Kehendak mana di perolehnya dari individu – individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau Volonte Generale, yang di anggap mencerminkan kemauan kehendak umum, sebab kalau yang di maksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara itu, jadi bukannya kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu, maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau Volonte Generale, melainkan Volonte de tous.

Maka apabila dalam suatu Negara pemerintahan di pegang oleh beberapa atau segolongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam Negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut  Volonte de Corps, akibatnya Volonte Generale akan jatuh bersamaan dengan Volonte de Corps tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya di pegang oleh satu orang tunggal saja, yang juga mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut Volonte Particuliere, maka akibatnya Volonte Generale akan jatuh  bersamaan dengan  Volonte Particuliere itu. Jadi kalau begitu pemerintah harus di pegang oleh rakyat, setidak – tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar Volonte  Generale dapat terwujudkan.

Selain itu perlu juga di ingat bahwa yang di maksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum itu.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain  juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan  dalam batas – batas perundang – undangan , sedangkan undang – undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang – undang adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau  kedaulatan.

Sebagai kesimpulan dari pada pembicaraan tentang Souvereiniteit ini adalah bahwa kiranya orang tidak perlu terlalu menteoritiser ada pada siapakah kedaulatan itu. Sebab yang penting itu adalah, ada pada siapakah kedaulatan itu sehari – harinya di laksanakan, karena yang kita usahakan adalah apa yang di laksanakan. Misalnya saja suatu Negara itu menganut teori kedualatan rakyat, dan itu tentunya di cantumkan di dalam undang –undang dasar dari pada negara tersebut. Kalau pada susatu waktu ketentuan tersebut di ubah menjadi kedaulatan hukum dan rakyat tidak di beritahu , maka ya tidak akan mengetahui dan merasa bahwa kedaulatan yang di anut oleh Negara itu telah di ubah. Orang atau rakyat baru akan tahu apabila itu telah di laksanakan.

 

Literatur :

Soehino,2000,Ilmu Negara,Liberty Yogyakarta,Jl. Jayengprawiran 21, 23 Yogyakarta 55112

  Ilmu Negara Disusun oleh :  Nama : Ade

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s