Ilmu Negara

Disusun oleh :

Nama               : Ade Kusnadi

Fakultas           : Hukum

 

Macam –  macam teori kedaulatan.

1.      Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarah teori ini paling tua. Teori kedaulatan tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah milik tuhan.

Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV. Di dalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu aganma Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu greja, yang di pengaruhi oleh seorang Paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan Negara yang di perintah oleh seorang raja dan organisasi kekuasaan greja yang di kepalai oleh seorang paus, karena pada waktu itu organisasi greja tersebut mempunyai alat – alat perlengkapan yang hamper sama dengan alat – alat perlengkapan organisasi Negara.

Pada permulaaan perkembangan agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena itu agama baru ini di anggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang di anut pada waktu itu, yaitu penyembahan kepada dewa – dewa, atau Pantheisme. Banyak para pemimpinnya yang di kejar – kejar, di tangkap, di buang , atau di bunuh, karena mereka di anggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan dari para penganut – penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik dan di akui sebagai satu – satunya agama resmi atau agama Negara.

Mulai saat itulah organisasi gereja mempunyai keuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan Negara, tidak saja bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat keduniawian, maka tidaklah jarang kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari Negara dan peraturan dari gereja. Selama antara kedua peraturan satu sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan – kesulitan dari para warga Negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan – peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal dari manakah yang berlaku, artinya antara kedua peraturan itu mana yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan itulah yang akan di taati.

Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori, yang kesemuanya berasal dari penganut –  penganut teori teokrasi. Antara lain adalah : Augustinus, Thomas  Aquinas dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi, yang masing – masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, karena dalam hal itu telah ada persamaan pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan.

 

2.      Teori Kedaulatan Raja

Kekuasaan Raja itu dalam lapangan duniawi. Menurut Marsilius kekuasaan tertinggi ada pada Raja, karena Raja wakil dari pada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan dunia. Oleh sebab itu raja berkuasa mutlak karena raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan. Masa keemasan paham ini pada zaman renaissance.

 

3.      Teori Kedaulatan Negara

Menurut Georg Jellinek yang menciptakan hukum bukanlah Tuhan dan bukan pula Raja tapi Negara. Adanya hukum karena adanya Negara. Jellinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan Negara. Negara adalah satu – satunya sumber hokum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus di miliki oleh Negara.

 

4.      Teori Kedaulatan Hukum

Hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan Negara. Akan tetapi dalam keanggotaanya Negara sendiri tunduk kepada hukum yang di buatnya. Hal ini di kemukakan oleh Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutionel dan Krabbe pada bukunya : Kritische Darstellung der Staatslehre juga pada bukunya Die Lehre der Rechtssou vereinitet. Menurut Krabbe bahwa yng memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah hukum. Memeng atas kritik Krabbe tersebut Jellinek memprpertahankan pahamnya dengan mengemukakan ajaran atau tgeori Selbstbindung (yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Negara tunduk kepada hukum itu dengan suka rela). Tetapi menurut Krabbe masih ada faktor di atas Negara yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, mak dengan demikian tetap hukum yang berdaulat, bukanlah Negara. Aliran yang mempengaruhi paham Krabbe tersebut adalah aliran historis yang di pelopori Von Savigny yang mengatakan hukum timbul bersama – sama kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan Negara. Maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan Negara.

 

5.      Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarchomachen tersebut dia atas khususnya ajaran dari Johannes Althusius, di teruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semua individu – individu itu dengan memulai perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah pada individu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapat kekeuasaan dari individu – individu tersebut. Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu – individu mendapatkan kekeuasaannya ? sebab mereka ini harus mempunyai telebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah individu – individu tersebut mendapatkan kekuasaan dari hukum alam. Ingat yang disini yang di maksud adalah hukum alam dari abad ke XVII dan abad ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarchomachen tadi.

Jadi hukum alam inilah yang menjadi dasar dari pada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu di batsi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapat kekuasaannya dari rakyat. Dengan demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat, jadi yang berdaulat adalah rakyat, raja hanya merupakan oelaksana dari apa yang telah di putuskan atau kehendak oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain di pelopori, atau malahan mengatakan di ciptakan oleh  J.J.Rousseau.

Tetapi kiranya perlu diingat kembali bahwa yang di maksud rakyat oleh Rousseau bukanlah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, melainkan adalah kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu itu, dan mempunyai kehendak. Kehendak mana di perolehnya dari individu – individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau Volonte Generale, yang di anggap mencerminkan kemauan kehendak umum, sebab kalau yang di maksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, jadi bukannya kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu, maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau Volonte Generale, melainkan Volonte de tous.

Apabila dalam suatu Negara pemerintahan di pegang oleh beberapa atau golongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam Negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut  Volonte de Corps, akibatnya Volonte Generale akan jatuh bersamaan dengan Volonte de Corps. Dan apabila pemerintahan itu hanya di pegang oleh satu orang tunggal saja, yang juga mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut Volonte Particuliere, maka akibatnya Volonte Generale akan jatuh  bersamaan dengan  Volonte Particuliere itu. Jadi kalau begitu pemerintah harus di pegang oleh rakyat, setidak – tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar Volonte  Generale dapat di wujudkan.

Yang di maksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yng bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain  juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan  dalam batas – batas perundang – undangan , sedangkan undang – undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang – undang adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau  kedaulatan dalam Negara.

 

Pengarang : Prof.H.Abu Daud Busroh, S.H

Judul : Ilmu Negara

Tahun Terbit : 2010

Di terbitkan oleh PT. Bumi Aksara

Jl.Sawo Raya No.18

Jakarta 13220

 Ilmu NegaraDisusun oleh :Nama               : Ade KusnadiFakultas          

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 

Ilmu Negara

Disusun oleh :

Nama              : Ade Kusnadi

Fakultas          : Hukum

 

Tugas :

Apabila diperhatikan dari teori terbentuknya Negara menurut jellinek. Maka Negara Indonesia terbentuk secara sekunder.

1.      Jelaskan maksud pertanyaan tersebut dan uraikan contoh riil mengapa pembentukan Negara Indonesia dikatakan terbentuk secara sekunder ?

Jellinek  : ada 2 tujuan Negara yaitu secara obyektif dan subyektif.

Obyektif ada 2 yaitu obyektif universal/umum dan obyektif particular / khusus.

2.      Jelaskan maksud tujuan Negara menurut Jellinek tersebut  diatas dan kaitkan dengan tujuan Negara Indonesia !

Jawab :

1.      Negara Indonesia terbentuk secara sekunder. Yang dimaksud dengan terbentuknya Negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya Negara yang dihubungkan dengan Negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang penting dalam pembahasan terjadinya Negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau ERKENING.

Mengenai masalah pengakuan atau Erkening ini ada 3 macam sbb :

 

1.      PENGAKUAN DE FACTO (Sementara)

Yang dimaksud dengan pengakuan De Facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara baru, karena kenyataan Negara baru itu memang ada namun apakah prosedurnya melalui HUKUM, hal ini masih dalam penelitian sehingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. Pengakuan De Facto ini dapat dapat meningkat kepada pengakuan De Jure apabila prosedur munculnya Negara baru itu melalui prosedur hukum yang benar. Conyohnya : Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan.

2.      PENGAKUAN DE JURE (PENGAKUAN YURIDIS)

Yang dimaksud dengan pengakuan De Jure adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu Negara. Dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan HUKUM. Contohnya : Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.

 

 

3.      PENGAKUAN ATAS PEMERINTAHAN DE FACTO

Yang dimaksud dengan pengakuan terhadap pemerintahan De Facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintah dari pada suatu Negara. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui, apalah artinya. Unsur-unsur adanya Negara adalah harus ada Pemerintah, wilayah dan rakyat. Jadi kalau hanya pemerintahan saja yang ada maka itu bukanlah merupakan Negara karena tidak cukup unsure-unsurnya. Contohnya :Pengakuan atas pemerintahan De Facto ini diciptakan oleh Seorang sarjana Belanda yang bernama VAN HALLER pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

 

2.      Jellinek membagi dua tujuan Negara, yaitu yang objektif dan subjektif. Objektif dibagi dalam objektif universal/umum dan objektif partikuler/khusus.

Tentang tujuan Negara yang objektif universal, jauh hari sudah dibicarakan sejak Plato. Aliran ini mendeskripsikan tujuan Negara adalah dirinya sendiri, Negara sendiri merupakan tujuan, karena Negara sebagai organisme. Tujuan Negara yang objektif partikuler, dipilih dan ditetapkan oleh Negara masing-masing berdasarkan perkembangan sejarahnya sendiri. Adapun tujuan Negara yang subyektif bahwa tujuan-tujuan Negara beraneka ragam berdasarkan pandangan masing-masing negara hingga kepada aspek-aspek dan sifat-sifat tujuan itu sendiri secara khusus individual.
Bagaimana tujuan Negara Indonesia sendiri? Tujuan Negara RI dapat disimak pada Pembukaan UUD 1945:
a. Alenia kedua, …Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

 


b. Untuk mencapai tujuannya itu, maka dibentuklah suatu Pemerintahan Negara yang mempunyai fungsi seperti nampak pada tujuan (menurut Jellinek adalah alat yang saling bertukaran dengan tujuan), yaitu:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
• Memajukan kesejahteraan umum;
• Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Tujuan Negara RI mempunyai tujuan bersifat objektif particular, namun dalam menyimak fungsi pemerintahan Negara RI, mempunyai tujuan universal. seperti ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

Literatur :

Adian, Donny Gahral, 2002, Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, Jakarta.

Prof.H.Abu Daud Busroh, S.H.,2010, Ilmu Negara,PT Bumi Aksara, Jl.Sawa Raya No.18 Jakarta 13220.

 Ilmu NegaraDisusun oleh :Nama              : Ade KusnadiFakultas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s