Ilmu Negara

 

Disusun oleh :

 

Nama                    : Ade Kusnadi

Fakultas               : Hukum

 

 

Macam  macam teori kedaulatan :

1.       Teori Kedaulatan Tuhan

Di antara teori teori yang memberikan jawaban atas masalah atau pertanyaan tadi menurut sejarahnya yang paling tua adalah teori kedaulatan tuhan, yaitu mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada tuhan.

Teori ini berkembang pada zaman abad  pertengahanan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV. Di dalam perkembanganya teori ini snagat erat hubungannya dengan perkembangannya dengan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen yang kemudian di organisir dalam suatu organisasi keagamaan ,yaitu gereja, yang di kepalai oleh seorang Paus.

Jadi pada waktu itu lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu : organisasi kekuasaan Negara yang di perintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang di kepalai oleh seorang Paus, karena ada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat – alat perlengkapan yang hampir  sama dengan alat – alat perlengkapan organisasi Negara.

Pada permulaan perkembangannya agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena agama baru ini di anggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang di anut pad waktu itu, pemimpinnya yang di kejar – kejar, di tangkap, di buang, atau di bunuh karena mereka di anggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan dari pada para penganut – penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik dan di akui sebagai satu – satunya agama resmi atau agama Negara.

Mulai saat itulah organisasi gereja mempunyai keuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan Negara, tidak saja bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat keduniawian, maka tidaklah jarang kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari Negara dan peraturan dari gereja. Selama antara kedua peraturan satu sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan – kesulitan dari para warga Negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan – peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal dari manakah yang berlaku, artinya antara kedua peraturan itu mana yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan itulah yang akan di taati.

Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori, yang kesemuanya berasal dari penganut –  penganut teori teokrasi. Antara lain adalah : Augustinus, Thomas  Aquinas dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi, yang masing – masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, karena dalam hal itu telah ada persamaan pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Tetapi yang di persoaalkan lebih lanjut adalah siapakah di dunia ini, kongkritnya di dalam suatu Negara itu yang mewakili tuhan, raja ataukah paus.

Mula – mula yang di katakan bahwa yang mewakili tuhan di dunia ini, jadi di dalam suatu Negara, adalah Paus, ini adalah pendapat dari Augustinus. Kemudian di katakana bahwa kekuasaan raja dan paus itu sama, hanya saja tugasnya berlainan, raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan Paus dalam lapangan keagamaan. Ini adalah pendapat dari Thomas Aquinas. Perkembangan selanjutnya menitik beratkan kekuasaan itu ada pada Negara atau raja, ini adalah ajaran dari Marsilius.

Menurut ajaran Marsilius raja itu adalah wakil dari pada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini maka pada akhir –akhir abad pertengahan dan pada permulaan zaman berikutnya, yaitu zaman renaissance, adalah terasa sekali. Karena raja – raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alas an bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus di anut oleh rakyatnya atau warga negaranya.

Keadaan ini semakin memuncak pada zaman Renassance, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolo Machiavelli, yang maksudnya semula adalah untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan Negara, dengan ajaran Staatsraisen-nya. Maka yang semula orang mengatakan, bahwa hukum yang harus di taati itu adalah hukum tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus di taati, dan Negaralah yang satu – satunya berwenang menentukan hukum. Dengan demikian ajaran baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan Negara.

 

2.      Teori Kedaulatan Negara

Dari para penganut teori kedaulatan Negara ini menyatakan, bahwa kedaulatan itu tidak ada pada tuhan, seperti yang di katakana oleh para penganut teori kedaulatan tuhan (Gods-souvereiniteit), tetapi ada pada Negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu tunduk keada Negara. Negara di sini di anggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan – peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya Negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak di kehendaki oleh Negara.

Penganut teori kedaulatan Negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan Georg Jellinek.

Ajaran kedaulatan Negara dari Jean Bodin kiranya tidak perlu di ulangi pembicaraannya, karena sudah di singgung di muka, karena cukuplah di periksa kembali.

Hanya perlu kiranya di sini di perhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan Negara itu atau Staats-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas, dan ini harus di bedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya di katakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedangkan dalam ajaran Staats-absolutisme di katakan bahwa kekuasaan Negara itu bersifat absolute, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa Negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga Negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Selain itu bahwa dalam Staats-souvereiniteit dapat bersamaan dengan liberalisme. Sedangkan kalau dalam Staats-absolutisme tidak dapat. Hal ini logis dan dapat di mengerti bahwa soal ini berhubungan erat dengan soal kebebasan warga negara, padahal kebebasan warga Negara merupakan masalah yang prinsipiil dalam setiap Negara.

Teori kedaulatan Negara ini juga di kemukakan oleh Georg Jellinek. Pada pokoknya Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan Negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka Negara di anggap satu – satunya sumber hukum, dan Negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar Negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.

Maka dalam hal ini lalu berarti bahwa ada kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang bukan di keluarkan atau di buat oleh Negara,tetapi yang nyata – nyata berlaku di dalam masyarakat,tidak merupakan hukum. Dan memang demikian juga kalau menurut Jean Bodin ; sedangkan menurut Jellinek adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Apabila itu sudah di tetapkan oleh Negara sebagai hukum.

Terhadap teori kedaulatan Negara ini kiranya ada yang mengajukan keberatan. Kalau hukum sudah di anggap merupakan perwujudan atau penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak Negara, dan baru mempunyai kekuatan berlaku apabila telah di tetapkan oleh Negara, lalu bagaimanakah kenyataannya.

Kenyataannya ialah bahwa negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Demikian pendapat Leon Duguit, periksa bukunya Traite de Droit Constitutionel,juga Krabbe dalam bukunya Kritische Darstellung der Staatslehre, dan bukunya yang lain Die Lehre der Rechts-souvereiniteit.yang pokoknya Krabbe menentang pendapat Jellinek itu, karna pendapat tersebut menurut Krabbe bertentangan dengan kenyataan.

Terhadap keberatan tersebut Jellinek mempertahankan pendapatnya dengan mengungkapkan ajaran Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Negara dengan suka rela mengikatkan dirinya atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hokum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri.

Tetapi terhadap ajaran Selbstbindung inipun masih dapat di kemukakan persoalan atau keberatan lagi, ialah karena ajaran Staats-souvereiniteit itu tidak membedakan antara Negara dengan organ – organnya, tegesnya tidak membedakan dengan tegas antara ngara dengan pemerintah. Sebab pada hakekatnya negara itu merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, jadi hanya merupakan suatu abstraksi saja, dan Negara itu dapatnya berbuat hanya kalau melalui organ – organnya, pemerintahannya,malahan tegasnya orang – orangnya. Jadi dengan demikian ajaran Selbstbindung tersebut bukan Selbstbindung dari Negara, tetapi Selbstbindung dari organ – organnya atau pemerintah, jadi orang – orangnya.

Persoalan selanjutnya ialah, apakah yang merupakan dari pada Selbstbindung tersebut ? jawabannya terhadap persoalan ini ialah bahwa pertama – tama dalam lapangan hukum itu sudah barang tentu di samping faktor – faktor kemasyarakatan juga ada faktor – faktor ideal yaitu rasa hukum, kesadaran hokum, dan rasa keadilan. Ini adalah jawaban dari Jellinek yang merupakan faktor dari pada Selbstbindung tersebut.

Bagaimana selanjutnya menurut Krabbe hal – hal tersebut sesungguhnya terletak di atas Negara; dengan demikian maka lalu di atas Negara masih ada barang sesuatu yang Souvereiniteit, yang berdaulat yaitu kesadaran hukum tadi. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu bukanlah Negara, tetapi hukumlah yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru yaitu kedaulatan hukum.

 

3.      Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hokum atau Rechts-souvereiniteit tersebut memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja ataupun penguasa maupun rakyat atau warga Negara, bahkan negar itu sendiri semuanya tunduk kepada hokum.semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.

Lalu kalau demikian apakah yang menjadi sumber hukum itu ? menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hokum yang terdapat d masyarakat itu sendiri.rasa hukum ini bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitive atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sedang dalam bentuknya yang lebih luas atau tingkatannya lebih tinngi di sebut kesadaran hukum.

Dengan ajaran yang demikian itu tadi, maka dapatkah di katakan bahwa Krabbe itu dalam banyak terpengaruh oleh aliran historis, yaitu suatu aliran yang berkembang sesudah revolusi Prancis. Aliran historis ini antara lain di pelopori oleh Von Savigny, yang mengatakan bahwa hukum itu harus tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, bedasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Maka tidak mengherankan bahwa aliran ini menolak hokum yang di kodifikasikan oleh Napoleon, oleh karena hukum tersebut adalah hukum asing, yaitu hukum Romawi.

Jadi menurut Krabbe hukum itu tidakalah timbul dari kehendak Negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri. Dan hukum itu berlaku terlepas dari pada kehendak Negara.

Sekarang persoalannya : bagaimanakah hokum itu dapat berlaku terhadap Negara, sedangkan hukum itu sendiri terlepas dari Negara ? dalam hal ini Krabbe mendasarkan teorinya, bahwa tiap – tiap individu itu mempunyai rasa hokum itu telah berkembang menjadi kesadaran hukum. Rasa hukum itu terdapat pada diri tiap – tiap individu  di samping rasa – rasa lainnya, misalkan rasa susila,ras keindahan, rasa keagungan dan sebagainya. Jadi kesadaran hukum itu adalah salah satu fungsi dari pada jiwa manusia, yang mengadakanreaksi terhadap perbuatan – perbuatan manusia dalam perhungannya dengan manusia – manusia lain dalam kehidupannya bermasyarakat.

Dengan demikian menurt Krabbe hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada salah satu bagian  dari perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya bermacam – macam norma, dan norma – norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita, oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi, untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil dan sebagainya.

Jadi terhadap banyak hal itu kita dapat bersikap acu tak acuh.

Begitulah maka sumber dari pada hokum itu terdapat di dalam perasaan kita, dan ternyatalah bahwa sumber dan berlakunya hokum itu berada di luar kehendak kita, atau tegasnya berada di luar kehendak Negara.

Bagaimana tanggapan sarjana – sarjana lainnya terhadap pendapat Krabbe ini ? kiranya ada juga yang tidak dapat menerima, dan oleh karena itu di ajukan keberatan. Sarjana ini adalah Prof.Mr.Dr.AAH.Struycken, dengan bukunya yang terkenal : het Staatsreacht van het koninkrijijk der Nederlanden, terbit pada tahun 1928.

Terhadap  pendapat Krabbe tersebut di atas Struycken mengatakan bahwa pendapat Krabbe itu adalah lemah. Sebab rasa hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, oleh karena ras hokum itu selalu akan berubah – ubah pada setiap masa, dan rasa hokum itu akan berbeda dari golongan yang satu dengan rasa hokum dari golongan yang lain, apalagi dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ras hokum dari A misalnya tidak akan sama dengan ras hokum dari B. bahkan rasa – rasa hokum dari si A tadi pada waktu sekarang, misalnya, akan mungkin sekali berbeda dengan rasa hokum si A itu sendiri 5 tahun yang akan dating. Dengan demikian mak tidak akan ada rasa hokum yang umum, maka rasa hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, sebab kalau hokum itu di dasarkan pada rasa hokum dari pada tia – tiap individu, tidak akan tercapai hokum yang bersifat umum, akan tetapi akibatnya malahan akan mnimbulkan anarki.

Pendapat Krabbe tersebut di atas, yang di kemukakan di dalam bukunya Die Lehre Rechts-souveranitat, di terbitkan pada tahun 1906, yang kemudian di sanggah oleh Struycken secara tajam di dalam bukunya : Recht en Gezag, Een Critische beschouwing van Krabbe’s Moderne Staats-idee, di terbitkan pada tahun 1916, di jawab atau malahan tegasnya di bela oleh Kranenburg, periksa bukunya Algemene Staatslehre, buku ini di terbitkan pada tahun 1937.

Dalam hubungan ini Kranenburg membela pendapat Krabbe yang di sanggah oleh Struycken tadi, dengan mengemukakan hokum keseimbangan, atau Postulat keseimbangan. Menurut Kraneburg setelah di adakan penyelidikan secara Empiris Analytis, memang ternyata di dalam masyarakat itu bterdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum manusia. Yaitu bahwa setiap orang itu bersikap atau berkeyakinan, bahwa setiap orang itu adalah brkesamaan hak terhadap penerimaan keuntungan atau kerugian , atau terhadap keadilan dan ketidak adilan, kecualli apabila ada syarat – syarat khusus yang menentukan lain.

Jadi menurut Kranenburg sanggahan atau kritikan Struycken tehadap Krabbe tersebut adalah tidak benar. Sebab Krabbe tidak mengatakan bahwa rasa hokum atau kesadaran hokum dari setiap orang itu adalah sama dalam segala hal, akan tetapi di situ ada suatu unsur yang sama, yaitu adanya ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum manusia. Inilah yang menyebabkan suatu keseimbangan.

Cobalah pikirkan, dalam hal ini Kranenburg member keterangan sebagai berikut : bahwa hokum positif tidak dapat di terapkan menurut kehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi terdapatlah kecendrungan untuk memperhatikan dasar hokum atau kesadaran hokum dari masyarakat. Sebab kalau tidak demikian, artinya pemerintah itu melakukan tindakan atau melaksanakan kekuasaan dengan tidak pantas, akan selalu timbul atau terdapat reaksi kesadaran hokum masyarakat, oleh karena itu di dalam masyarakat itu selalu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hokum, ini memungkinkan timbulnya aksi yang bertujuan sama. Reaksi itu dapat timbul secar lamban, dalam bentuk kebiasaan, misalnya. Atau dalam bentuk Yurisprudensi. Tapi dapat pula secara cepat dalam bentuk hokum revolusi. Inilah yang akan melemahkan kekuasaan penguasa. Dan dengan demikian pula hal tersebut merupakan jawaban atas sanggahan Struycken.

Tetapi kiranya Kranenburg sendiri salah terima dengan apa yang di katakan oleh Stuycken, karena Struycken hanya mengatakan bahwa kesaadaran hokum itu tidak dapat di jadikan sebagai sumber hokum, karena memang di dalam jiwa manusia itu tidak hanya bergerak kesadaran hokum saja, banyak masih hal – hal yang menggerakkan jiwa manusia.

Hal ini memang di katakana oleh Kranenbrug sendiri, dan sekaligus menolak teori kedaulatan hokum Krabbe, denagn alas an oleh karena kesadaran hokum itu, yaitu kesadaran hokum rakyat, dalam arti kat biasa, bukanlah satu – satunya kekuatan yang bergerak dalam Psyche manusia, terdapat pula kekuatan – kekuatan lain yang bergerak. Dan tergantung pula kepada timbangan masing – masing kekuatan itu, dalam menguasainya atau tidak kesadaran hokum itu, dalam hal yang belakangan ini ada hubungannya yang erat dengan tabiat rakyat. Periksa seterusnya Algemene Staatslehre.

Demikianlah perkembanngan dari teori- teori kedaulatan, yang pada pokoknya akan mencari dasar hokum yang kuat bagi kekuasaaan penguasa. Yang meskipun tujuannya sama, namun semuanya itu sangat di pengaruhi, akan di tentukan oleh keadaan yang mereka alami. Pokoknya bagaiman keadaan penguasa pada zaman itu, dan bagaimana orang dapat menerima kekuasaan yang ada pada penguasa itu. Mak demikian pula uasha orang pada waktu timbulnya kekuasaan raja yang absolut, sebagai akibat dari pada ajaran yang berkembang pada zaman abad pertengahan dan pada zaman Renaissance.

Pada zaman abad pertengahan kekuasaan raja itu di dasarkan atas kekuasaan tuhan, ingat misalnya ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas. Baru kemudian agak mendapatkan kemajuan pada ajaran dari Marsilius, tetapi malahan justru ajaran Marsilius inilah yang menimbulkan kekuasaan raja – raja bersifat absolut.

Keadaan ini nati di perkuat dengan ajaran – ajaran pada zaman Renaissance. Yaitu dengan ajaran dari Niccolo Machiavelli dan Jean Bodin. Niccolo Machiavelli dengan ajaran Staats-raison, sedangkan Jean Bodin dengan ajarannya Staats-souvereiniteit. Maka dengan ini kekuasaan raja menjadi semakin absolut. Keabsolutannya itu sedemmikian rupa, sehingga raja dapat berbuat apa saja, baik dalam lapangan keduniawian, maupun dalam lapangan agama.

Maka tidaklah mengherankan kalau rakyat yang sedemikian tertindas oleh tindakan raja yang sewenang – wenang itu lalu merasa perlu bahkan merupakan suatu keharusan mencari dasar – dasar baru bagi kekuasaan raja, agar dengan itu kekuasaan raja dapat di batasi, setidak – tidaknya raha=ja tidak lagi dapat bertindak dengan sewenang – wenang, dan dengan demikian hak – hak dari pada rakyat terjamin.

Usaha ini sudah di mulai oleh kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagi pelopornya, Althusius di dalam ajarannya tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak tuhan, tetapi atas kekuasaan yang tidak tertulis, yang di sebut hokum alam kodrat. Dan rakyat menyerahklan kekuasaannya itu kepada raja dalam suatu perjanjian yang di sebut perjanjian penundukan.

 

4.      Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarchomachen tersebut dia atas khususnya ajaran dari Johannes Althusius, di teruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semua individu – individu itu dengan memulai perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah pada individu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapat kekeuasaan dari individu – individu tersebut. Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu – individu mendapatkan kekeuasaannya ? sebab mereka ini harus mempunyai telebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah bahwa individu – individu tersebut mendapatkan kekuasaan itu dari hukum alam. Ingat yang disini yang di maksud adalah hukum alam dari abad ke XVII dan abad ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarchomachen tadi.

Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar dari pada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu di batasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapat kekuasaannya dari rakyat. Maka kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah di putuskan atau di kehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul idea baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain di pelopori, atau malahan mengatakan di ciptakan oleh  J.J.Rousseau. yang ajarannya telah di uraikan pad waktu membicarakan ajaran hukum alam.

Tetapi baiklah kiranya perlu diingat kembali bahwa yang di maksud rakyat oleh Rousseau bukanlah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, melainkan adalah kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu itu, dan yang mempunyai kehendak, Kehendak mana di perolehnya dari individu – individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau Volonte Generale, yang di anggap mencerminkan kemauan kehendak umum, sebab kalau yang di maksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara itu, jadi bukannya kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu, maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau Volonte Generale, melainkan Volonte de tous.

Maka apabila dalam suatu Negara pemerintahan di pegang oleh beberapa atau segolongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam Negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut  Volonte de Corps, akibatnya Volonte Generale akan jatuh bersamaan dengan Volonte de Corps tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya di pegang oleh satu orang tunggal saja, yang juga mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut Volonte Particuliere, maka akibatnya Volonte Generale akan jatuh  bersamaan dengan  Volonte Particuliere itu. Jadi kalau begitu pemerintah harus di pegang oleh rakyat, setidak – tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar Volonte  Generale dapat terwujudkan.

Selain itu perlu juga di ingat bahwa yang di maksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum itu.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain  juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan  dalam batas – batas perundang – undangan , sedangkan undang – undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang – undang adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau  kedaulatan.

Sebagai kesimpulan dari pada pembicaraan tentang Souvereiniteit ini adalah bahwa kiranya orang tidak perlu terlalu menteoritiser ada pada siapakah kedaulatan itu. Sebab yang penting itu adalah, ada pada siapakah kedaulatan itu sehari – harinya di laksanakan, karena yang kita usahakan adalah apa yang di laksanakan. Misalnya saja suatu Negara itu menganut teori kedualatan rakyat, dan itu tentunya di cantumkan di dalam undang –undang dasar dari pada negara tersebut. Kalau pada susatu waktu ketentuan tersebut di ubah menjadi kedaulatan hukum dan rakyat tidak di beritahu , maka ya tidak akan mengetahui dan merasa bahwa kedaulatan yang di anut oleh Negara itu telah di ubah. Orang atau rakyat baru akan tahu apabila itu telah di laksanakan.

 

Literatur :

Soehino,2000,Ilmu Negara,Liberty Yogyakarta,Jl. Jayengprawiran 21, 23 Yogyakarta 55112

  Ilmu Negara Disusun oleh :  Nama : Ade

Advertisements

 

Ilmu Negara

Disusun oleh :

Nama               : Ade Kusnadi

Fakultas           : Hukum

 

Macam –  macam teori kedaulatan.

1.      Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarah teori ini paling tua. Teori kedaulatan tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah milik tuhan.

Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV. Di dalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu aganma Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu greja, yang di pengaruhi oleh seorang Paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan Negara yang di perintah oleh seorang raja dan organisasi kekuasaan greja yang di kepalai oleh seorang paus, karena pada waktu itu organisasi greja tersebut mempunyai alat – alat perlengkapan yang hamper sama dengan alat – alat perlengkapan organisasi Negara.

Pada permulaaan perkembangan agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena itu agama baru ini di anggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang di anut pada waktu itu, yaitu penyembahan kepada dewa – dewa, atau Pantheisme. Banyak para pemimpinnya yang di kejar – kejar, di tangkap, di buang , atau di bunuh, karena mereka di anggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan dari para penganut – penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik dan di akui sebagai satu – satunya agama resmi atau agama Negara.

Mulai saat itulah organisasi gereja mempunyai keuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan Negara, tidak saja bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat keduniawian, maka tidaklah jarang kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari Negara dan peraturan dari gereja. Selama antara kedua peraturan satu sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan – kesulitan dari para warga Negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan – peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal dari manakah yang berlaku, artinya antara kedua peraturan itu mana yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan itulah yang akan di taati.

Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori, yang kesemuanya berasal dari penganut –  penganut teori teokrasi. Antara lain adalah : Augustinus, Thomas  Aquinas dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi, yang masing – masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, karena dalam hal itu telah ada persamaan pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan.

 

2.      Teori Kedaulatan Raja

Kekuasaan Raja itu dalam lapangan duniawi. Menurut Marsilius kekuasaan tertinggi ada pada Raja, karena Raja wakil dari pada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan dunia. Oleh sebab itu raja berkuasa mutlak karena raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan. Masa keemasan paham ini pada zaman renaissance.

 

3.      Teori Kedaulatan Negara

Menurut Georg Jellinek yang menciptakan hukum bukanlah Tuhan dan bukan pula Raja tapi Negara. Adanya hukum karena adanya Negara. Jellinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan Negara. Negara adalah satu – satunya sumber hokum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus di miliki oleh Negara.

 

4.      Teori Kedaulatan Hukum

Hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan Negara. Akan tetapi dalam keanggotaanya Negara sendiri tunduk kepada hukum yang di buatnya. Hal ini di kemukakan oleh Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutionel dan Krabbe pada bukunya : Kritische Darstellung der Staatslehre juga pada bukunya Die Lehre der Rechtssou vereinitet. Menurut Krabbe bahwa yng memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah hukum. Memeng atas kritik Krabbe tersebut Jellinek memprpertahankan pahamnya dengan mengemukakan ajaran atau tgeori Selbstbindung (yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Negara tunduk kepada hukum itu dengan suka rela). Tetapi menurut Krabbe masih ada faktor di atas Negara yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, mak dengan demikian tetap hukum yang berdaulat, bukanlah Negara. Aliran yang mempengaruhi paham Krabbe tersebut adalah aliran historis yang di pelopori Von Savigny yang mengatakan hukum timbul bersama – sama kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan Negara. Maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan Negara.

 

5.      Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarchomachen tersebut dia atas khususnya ajaran dari Johannes Althusius, di teruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru yaitu bahwa semua individu – individu itu dengan memulai perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah pada individu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapat kekeuasaan dari individu – individu tersebut. Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu – individu mendapatkan kekeuasaannya ? sebab mereka ini harus mempunyai telebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah individu – individu tersebut mendapatkan kekuasaan dari hukum alam. Ingat yang disini yang di maksud adalah hukum alam dari abad ke XVII dan abad ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarchomachen tadi.

Jadi hukum alam inilah yang menjadi dasar dari pada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu di batsi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapat kekuasaannya dari rakyat. Dengan demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat, jadi yang berdaulat adalah rakyat, raja hanya merupakan oelaksana dari apa yang telah di putuskan atau kehendak oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain di pelopori, atau malahan mengatakan di ciptakan oleh  J.J.Rousseau.

Tetapi kiranya perlu diingat kembali bahwa yang di maksud rakyat oleh Rousseau bukanlah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, melainkan adalah kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu itu, dan mempunyai kehendak. Kehendak mana di perolehnya dari individu – individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau Volonte Generale, yang di anggap mencerminkan kemauan kehendak umum, sebab kalau yang di maksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan dari pada individu – individu di dalam Negara, jadi bukannya kesatuan yang di bentuk oleh individu – individu, maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau Volonte Generale, melainkan Volonte de tous.

Apabila dalam suatu Negara pemerintahan di pegang oleh beberapa atau golongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam Negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut  Volonte de Corps, akibatnya Volonte Generale akan jatuh bersamaan dengan Volonte de Corps. Dan apabila pemerintahan itu hanya di pegang oleh satu orang tunggal saja, yang juga mempunyai kehendak tersendiri yang di sebut Volonte Particuliere, maka akibatnya Volonte Generale akan jatuh  bersamaan dengan  Volonte Particuliere itu. Jadi kalau begitu pemerintah harus di pegang oleh rakyat, setidak – tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar Volonte  Generale dapat di wujudkan.

Yang di maksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yng bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain  juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan  dalam batas – batas perundang – undangan , sedangkan undang – undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang – undang adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau  kedaulatan dalam Negara.

 

Pengarang : Prof.H.Abu Daud Busroh, S.H

Judul : Ilmu Negara

Tahun Terbit : 2010

Di terbitkan oleh PT. Bumi Aksara

Jl.Sawo Raya No.18

Jakarta 13220

 Ilmu NegaraDisusun oleh :Nama               : Ade KusnadiFakultas          

 

 

 

                                                                       

                                                                        RESUME

 Mengenai Kerjasama Antar  Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA                : ADE KUSNADI

NIM                    : 012.04.0002

FAKULTAS       : HUKUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

                   Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan karunia,dan kemudahan yang telah di berikan-Nyalah penulis dapat menyelesailan tugas ini dalam  mata kuliah ILMU NEGARA, dan tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingannya  kepada dosen pengampu mata kuliah ini.

                  Sebagai dosen pembimbing mata kuliah ini yang  telah  membimbing selama perkuliahan, sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Serta peranan orang tua penulis yang tidak henti – hentinya dapat memberikan doa,motivasi dan juga pihak – pihak lain yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Saya berharap dengan tugas ini dapat  memberi saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar lebih baik lagi  dan lebih sempurnanya tugas ini.

          

 

 

 

 

                                                                                                Mataram

                                                                                                Januari,2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resume Mengenai Kerjasama Antar  Negara

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA

 

      Diberitakan bahwa negara Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU kerja sama di bidang pertanian membahas ketahanan pangan. Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian Malaysia menandatangani MoU kerja sama di Kuala Lumpur. Tujuan kerja sama itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT). Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy). Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik. Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut. Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DAN SINGAPURA

 

      Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja atauWorking Group guna meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Leaders` Retreat selama tiga jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Botanic Garden, Singapura, Senin. Pada konferensi pers di Hotel Shangrila, Singapura, Senin malam, Presiden Yudhoyono mengatakan, keenam kelompok kerja itu mencakup peningkatan kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, untuk peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata, kerjasama di bidang tenaga kerja serta kerjasama di bidang bisnis pertanian. “Belajar dari pengalaman masa lalu, kami sepakat kerjasama ke depan setiap saat bisa diukur sekaligus bisa diidentifikasi masalah, hambatan. Oleh karena itu kami sepakat telah dibentuk enam working group yang akan menjalankan kerjasama di bidang ekonomi,” tutur Presiden. Enam kelompok kerja tersebut akan berada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, sedangkan masing-masing kelompok akan diketuai oleh menteri teknis terkait yang akan melapor secara berkala kepada pemimpin negara masing-masing. Kelompok-kelompok kerja dibentuk guna mencari peluang kerjasama saling menguntungkan itu, menurut Presiden, akan melibatkan daerah karena Singapura tidak hanya berminat berinvestasi di Jakarta tetapi juga ingin berkontribusi pada perkembangan ekonomi di provinsi Indonesia lainnya.

 

 

Ø  INDONESIA – THAILAND

 

      Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara. Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto. Khusus untuk kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Presiden mengatakan Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari keberadaan kawasan khusus tersebut karena luas wilayah Singapura tak akan bertambah dengan industrinya semakin maju. Karena itu, kawasan sekitar Singapura seperti Batam, Bintan, dan Karimun, dapat meraih keuntungan dari kondisi tersebut. Presiden mengatakan kerjasama erat dengan Singapura juga diharapkan meningkat dalam bidang pariwisata dan transportasi udara, khususnya menjelang kebijakan ASEAN Open Sky pada 2015. Sementara dalam bidang tenaga kerja, Indonesia berharap agar tenaga kerja terampil atau kaum profesional semakin mendapatkan tempat dalam pasar tenaga kerja Singapura. Untuk bidang agribisnis, Presiden menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih sedikit berkontribusi dalam konsumsi sayur mayur dan buah-buahan Singapura. Sebelum 2014, Kepala Negara mengatakan, Indonesia menargetkan menguasai hingga 30 persen pasar sayur mayur dan buah-buahan Singapura. Di luar kelompok kerja bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura membentuk satu kelompok kerja lagi untuk koordinasi kerjasama ancaman terorisme di kawasan. “Working Group masalah `combating terorism` ini sudah berjalan dan kita ingin lebih efektif lagi dilakukan,” ujar Presiden. Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong dilakukan dalam suasana santai yang lepas dari suasana kaku keprotokoleran. Sebelum melakukan pembicaraan bilateral, kedua pemimpin makan siang bersama di sebuah restoran di tengah Botanic Garden yang rimbun. Presiden menegaskan posisi penting Singapura sebagai mitra ekonomi yang kuat dalam bidang investasi dan perdagangan. Namun selain membahas masalah kerjasama ekonomi dan terorisme, kedua pemimpin tidak membicarakan masalah lain seperti perjanjian ekstradisi dalam pertemuan tersebut. Volume perdagangan Indonesia-Singapura pada 2009 mencapai 25 miliar dolar AS, tertinggi keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, dan China. Sedangkan investasi Singapura di Indonesia pada 2009 mencapai 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4,3 triliun.

 

 

 

 

Ø  HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM

 

       Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB. Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.

 

 

 

 

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DENGAN KAMBOJA

 

       Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebutSepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi. Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan. Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinyaBukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop. Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelasOleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB. KERJASAMA INDONESIA DAN REPUBLIK FILIPINA Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mencapai kesepakatan kerjasama empat agenda yang menonjol, yakni masalah keamanan, politik, ekonomi, serta pendidikan dan latihan, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan di Manila, Selasa malam, tentang hasil kunjungan resminya sejak Senin (20/06). Dalam masalah keamanan, Yudhoyono menceritakan bahwa dirinya bersama Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo sepakat meningkatkan kerjasama dalam menghadapi kejahatan transnasional, ancaman keamanan non tradisional termasuk terorisme, penyelundupan barang dan jasa, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkotika, penyanderaan, gerakan terorisme regional. “Perlu kerjasama yang baik untuk pengawasan, pengamatan, dan pengamanannya, yaitu wilayah timur laut Indonesia, bagian utara dan timur Kalimantan, utara Sulawesi, utara Maluku, dan langsung perbatasan dengan Filipina bagian selatan. Kita menyadari bahwa penyanderaan ataupun kegiatan kejahatan transnasional sangat potensial di wilayah itu,” kata Kepala Negara. Presiden menyebutkan, penyanderaan tiga WNI oleh elemen garis keras di Filipina menunjukkan bahwa wilayah ini rawan. Disepakati kerjasama ini dilakukan lebih konkret. Dalam kerjasama keamanan, katanya, juga disepakati peningkatan kerjasama kepolisian, intelijen, militer, imigrasi, maupun kepabeanan, dengan saling menukar informasi, komunikasi, dan konsultasi. Yudhoyono mengatakan dalam bulan Oktober 2005 akan ada pembicaraan soal keamanan antara Indonesia dan Filipina yang akan merumuskan peningkatakan kerjasama yang lebih konkret, sehingga kedua negara dapat mengontrol wilayah-wilayah rawan untuk kepentingan bersama. “Bukan hanya untuk Indonesia dan Filipina saja, tetapi juga dengan Malaysia dan anggota ASEAN lainnya,” kata Presiden. Di bidang ekonomi, pembicaraan dengan Arroyo dan dalam pertemuan dengan pengurus Kadin Filipina serta pertemuan dengan Philippine-Indonesia Business Council disepakati peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara, Yudhoyono menyebutkan dari pertemuan tersebut dibahas kerjasama energi, karena ada perusahan Filipina yang ingin beli gas alam cair (LNG) dari Indonesia. Selain itu ada peluang kerjasama agrobisnis dan perikanan, serta penerbangan, atau bidang lain yang diminati kedua negara. Dibahas pula kerjasama pengembangan kawasan bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesai, Filipina, yang telah dibicarakan dalam KTT ASEAN di Laos beberapa waktu lalu antara Presiden Yudhoyono, Sulten Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo. “Saya menyarankan, dan mendapatkan tanggapan positif dari Arroyo agar dunia usaha di empat negara itu lebih sering melaksanakan komunikasi untuk memformulasikan bagaiman konsep pengembangan kawasan dari segi ekonomi yang tentunya bila dapat dirumuskan keempat negara, maka kita akan mempercepat pengembangan kawasan,” katanya. Ia menambahkan, apabila sudah ada konsep, program atau agenda yang konkret, maka kewajiban pemerintah memberikan dorongan dan bantuan, agar pengembangan kawasan bersama itu betul-betul dapat terwujud, karena hal itu merupakan bagian kerjasama ekonomi dalam arti yang luas. Sementara di kerjasama bidang politik, khususnya kerjasama kawasan dan internasional, menurut Yudhoyono, dibahas bersama Arroyo untuk meningkatkan komunikasi dan konsultasi di antara intra ASEAN, ASEAN plus 3 (Australia, India, dan Selandia Baru), serta ASEAN plus dialog dengan negara-negara kawasan di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Selain itu, Yudhoyono dan Arroyo juga membicarakan soal reformasi PBB yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum sidang PBB bulan September 2005 di New York, AS. Sedangkan dalam bidang pendidikan dan latihan, difokuskan pada kerjasama pengembangan balai latihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW) agar lebih kompetitif dan mendapatkan perlindungan yang baik selama bekerja di luar negeri. Presiden dalam kunjungannya ke Filipina antara lain mengunjungi Balai Latihan Kerja TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) yang merupakan lembaga untuk mempersiapkan seluruh tenaga kerja Filipina guna siap memasuki lapangan kerja. Selain itu, Yudhoyono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang akan membantu sekitar 8.000 warganegara Indonesia yang tidak memiliki dokumen (undocumented) jelas yang tinggal di Filipina Selatan. Kuasa Usaha Ad Interim di Manila, Sanusi, menyebutkan bahwa dari sekitar 10.400 WNI di Filipina, 8.000 orang di antaranya tidak memiliki dokumen dan mereka tinggal di Filipina Selatan sebagai petani atau nelayan. Pemerintah Indonesia, katanya, juga berharap Filipina dapat menyelesaikan konflik dengan Front Pembebasan Islam Moro (The Moro Islam Liberation Front) di Mindanao dapat berlangsung secara damai, dengan difasilitasi oleh Indonesia dan Malaysia, sehingga baik untuk semua, baik untuk Filipina, kawasan, dan kemanusiaan. “Itulah hal-hal penting yang dapat kita capai,” kata Yudhoyono mengakhiri penjelasannya. Presiden dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Manila pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 waktu setempat (08.00 WIB) untuk kembali ke tanah air dan langsung menuju Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memimpin rapat dengan kepala daerah dan jajaran Muspida setempat hingga hari Kamis (23/06).

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

 

       23 Maret 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Senin Pagi (22/3) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan. Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga berencana melakukan kunjungan kedua perusahaan industri pertahanan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT. DI, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini sedang dalam perawatan. Sedangkan di PT. Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam akan melihat Panser APC produksi PT. Pindad. Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan, bahwa rencana kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka menjajaki dan mendalami lebih lanjut kemungkinan kerjasama Industri pertahanan kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di kawasan ASEAN. Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Menhan RI lebih lanjut berharap, ada dukungan yang kuat dari Brunei Darussalam sebagai salah satu negara sahabat agar industri pertahanan ini dapat dikembangkan secara bersama-sama. Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa untuk DCA antara Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi. Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain. Dalam kunjungannya ke Menhan RI tersebut, Wamenhan Brunei Darussalam didampingi Dubes Kerajaan Brunei Darussalam Untuk Indonesia, Dato Paduka Mahmud, Setiausaha Tetap I Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam, Dato Paduka Hj. Mustappa Bin Hj. Sirat, dan Atase Pertahanan Brunei Darussalam, Kol. Pangiran Hafiz. Sementara itu, Menhan RI didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Mayjen TNI, Syarifudin Tippe, S.IP, M. Si, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Agus Purwoto. Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan. Hubungan Perekonomian Indonesia – Jepang Perdagangan Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007) Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil. Investasi Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya. Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia (sumber: JETRO). Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: BKPM). Kerjasama Ekonomi Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$1.22 milyar, yaitu + 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang) Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah : Pinjaman Yen : 125.2 milyar Yen Bantuan hibah : 5.4 milyar Yen (berdasarkan pertukaran Nota-nota) Kerjasama teknik : 7.8 miliar Yen (berdasarkan realisasi pembiayaan JICA) Lain-lain 1. Setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia. 2. Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaiitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing. 3. Perundingan resmi “Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA)” disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang.

 

 

Ø  KERJA SAMA INDONESIA DENGAN SRI LANKA

 

      Indonesia jalin kerjasama dengan Sri Lanka untuk kembangkan perdagangan produk laut, khususnya timun laut, rumput laut, fin fish dan ikan hias untuk target pasar internasional. Selain melibatkan instansi pemerintah yang relevan, implementasi kerjasama ini juga akan digerakkan oleh sektor bisnis dan swasta. Kerjasama tersebut akan mencakup pelatihan, pertukaran ahli dan usaha bersama. Rencana kerjasama tersebut tertuang dalam Minutes of Meeting yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dr. Fadel Muhammad dan Menteri Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Dr. Rajitha Senaratne di Colombo kemarin (27/01/2011). Minutes of Meeting akan ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama pengembangan perikanan di bawah Memorandum Saling Pengertian di antara kedua Kementerian tersebut. Kerjasama ini dipandang sangat penting, mengingat Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara maritim. Keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam memastikan keberlangsungan sumber daya laut, khususnya Samudera India, melalui budidaya hasil laut. Melalui kerjasama tersebut, kedua negara akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan budidaya hasil laut, terutama metode yang dapat memberikan nilai tambah pada produk olahan. Indonesia dan Sri Lanka telah menjalin kerjasama teknik yang baik sejak lama. Kerjasama di bidang perikanan ini akan mempererat hubungan bilateral dan selanjutnya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa, Djafar Husein usai mendampingi Menteri Fadel dalam penandatanganan Minutes of Meeting dimaksud. Ia menambahkan bahwa selain membahas rencana kerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Menteri Fadel juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Sri Lanka, Hon. Basil Rajapaksa. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai berbagai aspek tentang peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dr. Fadel Muhammad ke Sri Lanka dan Maladewa pada 26-30 Januari 2011. Kondisi ekonomi Sri Lanka mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir ini, setelah Pemerintah Sri Lanka berhasil menuntaskan konflik dengan Liberation Tigers of Tamil Eelam.

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DENGAN PAKISTAN KBRI

 

         Islamabad dan Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI) komitmen untuk meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Pakistan melalui berbagai upaya bersama KBRI Islamabad dan RCCI. Upaya bersama yang akan dilakukan antara lain: mengupayakan diselenggarakannya single country exhibition di Rawalpindi dan Indonesia; mngupayakan kunjungan pengusaha Indonesia ke Rawalpindi; kerjasama pertukaran informasi mengenai peluang bisnis dan investasi di kedua negara; penjajakan investasi di Pakistan, utamanya di sektor batu bara. Komitmen tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Duta Besar RI untuk Pakistan, Ishak Latuconsina, M.Sc dan jajaran pengurus RCCI pada kesempatan courtesy call Duta Besar RI kepada jajaran pengurus RCCI di kantor RCCI, (Kamis, 26/11). Duta Besar RI untuk Pakistan menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi RCCI dalam menggalang para pengusaha dari Rawalpindi untuk ikut serta dalam rombongan delegasi pengusha Pakistan ke Trade Expo Indonesia 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2009 di Jakarta. Pada Trade Expo Indonesia 2009 tersebut, rombongan pengusaha Pakistan merupakan delegasi ke-empat terbesar dari 43 negara yang hadir pada Expo tersebut. Duta Besar RI juga menyampaikan bahwa neraca perdagangan kedua negara masih belum seimbang dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Duta Besar RI mengharapkan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Pakistan dapat dengan segera ditandatangani dalam waktu dekat karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara. Acting President RCCI menanggapi bahwa adalah harapannya untuk dapat meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Pakistan. Acting President RCCI juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Pakistan saat ini sedang menuju ke arah yang lebih baik. Rawalpindi merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan di Pakistan yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian Pakistan secara umum. (Sumber: KBRI Islamabad).

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DENGAN INDIA

 

       Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan India di sektor industri tekstil dan diharapkan sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama tersebut pada Agustus tahun ini. “Kami akan menunjuk sebanyak tujuh orang pemimpin perusahaan di masing-masing negara untuk bertemu dan membicarakan rencana untuk bergabung mengembangkan industri tekstil,” kata Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, dalam acara pembukaan pameran perdagangan India bertajuk Made in India, di Jakarta, Jumat (7/8). Dia menjelaskan, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor produk tekstil. Hal ini hendaknya bisa diminimalisasi dengan kerja sama yang akan digalang bersama salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia yaitu India. Hidayat menyatakan, nilai investasi yang akan ditanamkan belum dibicarakan lebih lanjut, namun diharapkan pada pertengahan Agustus 2009 Indonesia dan India sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama di bidang tekstil ini. “Mudah-mudahan akhir tahun 2009 telah ada kata sepakat antar pihak terkait mengenai bentuk kerja sama dan nilai investasinya. Semua bisa berjalan lancar asalkan pemerintah juga memberikan dukungannya,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia, Biren Nanda, menyatakan harapannya agar Indonesia dan India dapat lebih mengembangkan kerja sama, terutama di sektor perdagangan. “Saya berharap kedua negara dapat membangun hubungan yang lebih erat lagi melalui berbagai kerjasama bilateral dan agar perusahaan India bisa lebih banyak lagi menamakan investasinya di Indonesia,” katanya. Nanda mengatakan nilai perdagangan India-Indonesia mencapai 10 miliar dolar AS pada 2008. Padahal angka tersebut adalah target perdagangan untuk 2010. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang investasi baru oleh pengusaha India di Indonesia yang berkonsentrasi pada sektor baja, otomotif, perbankan dan sumber daya alam. Hingga saat ini tercatat ada empat perusahaan tekstil besar yang beroperasi di Indonesia, dua perusahaan di bidang besi dan baja, dua perusahaan di sektor otomotif dan dua lagi di sektor keuangan. Selain itu, ada pula beberapa perusahaan India yang aktif dalam sektor pertambangan dan dua perusahaan India yang mendapat izin eksplorasi untuk pertambangan gas di Sumatera.

 

 

 

Ø  KERJASAMA INDONESIA DENGAN CHINA

 

        Shanghai – Sektor usaha Indonesia dan China sepaham untuk menjalin enam kerjasama bidang energi dan pertambangan menyusul penandatanganan nota kesepahaman sejumlah pelaku bisnis Indonesia dan China dalam forum bisnis di Shanghai, China, Senin, dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah penunjukan Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina. Wilayah distribusi pelumas itu adalah China dengan nilai penjualan sebesar 600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500 dolar AS pada tahun kedua. Kerjasama kedua adalah pengelolaan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama itu melibatkan tiga perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil. Kemudian PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk melakukan proyek eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit. Selain itu, Jinchuan Group Ltd berniat untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai dua miliar dolar AS guna membangun pabrik nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan China itu akan menggandeng PT Barong Baragas Energy. Kerjasama berikutnya adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group. Kerjasama eksploitasi nikel juga dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan itu sepakat untuk mengolah nikel di daerah Pulau Seram. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengatakan, kerjasama dengan China akan menguntungkan Indonesia. Menurut dia, kerjasama dengan negeri tirai bambu itu membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan transfer teknologi sekaligus meningkatkan nilai jual produk dalam negeri. Mari Elka menegaskan, yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah kesetaraan. Dengan kesetaraan, Mari yakin kedua pihak akan sama-sama mendapat keuntungan. Panandatanganan enam nota kesepahaman kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah bagian dari penandatanganan 27 nota kesepahaman dalam berbagai bidang antara Indonesia dan China. Kerjasma lainnya adalah dalam bidang pertanian, seperti pengembangan benih hibrida, bioteknologi sayuran, dan riset hortikultura. Kemudian kerjasama di bidang infrastruktur, misalnya pembangunan jembatan dan serat optik. Selain itu, juga ada kerjasama dalam bidang perikanan dan kebudayaan, khususnya film animasi. Forum bisnis yang digelar di China Hall, Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai, itu diikuti oleh sedikitnya 500 pengusaha dari Indonesia dan China. Forum bisnis itu terselenggara atas kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, China, dan Dewan Promosi Perdagangan InternasionalChina(CCPIT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   RESUME Mengenai Kerjasama Antar  Negara                     NAMA               

 

Ilmu Negara

Disusun oleh :

NAMA                         : ADE KUSNADI

FAKULTAS                 : HUKUM

 

Tugas

1.      Paham federalisme…..?

2.      Bentuk negara dalam persepektif HI yaitu

1.      Unitary States

2.      Dependent States

3.      Federal States

4.      Members of commonwealth

5.      Neutralised States

Jelaskan makna masing-masing kelima bentuk negara tersebut diatas….!

3.      Jelaskan bentuk-bentuk Dependent States….!

4.      Jelaskan perbedaan negara protektorat (negara Vasal) dengan wilayah perwalian…!

5.      Buat resume mengenai kerjasama antar negara…!

 

 

JAWAB

 

1.      Paham federalisme adalah paham yg menganjurkan pembagian negara atas bagian-bagian yg berotonomi penuh mengenai urusan dalam negeri (spt di negara Amerika Serikat)

2.      Unitary States yaitu suatu negara yang memiliki suatu pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayahnya.

 

Dependent States yaitu Negara yang bergantung kepada negara lain karena adanya pengawasan dari negara lainnya, perjanjian, persetujuan menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang.

 

Federal States yaitu wewenang dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat federal dan anggota federasi sedangkan urusan luar negerinya dipegang pemerintah federal.

 

Members of commenwealth yaitu suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya (atau sering disebut sebagai Inggris).

 

Neutralised States yaitu Suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara besar dan negara ini tidak akan pernah berperang melawan negara lain kecuali untuk mempertahankan diri dan tidak akan melakukan aliansi yang dapat menimbulkan peperangan.

 

 

 

 

 

3.      Bentuk-Bentuk dependent States

 

A.     Negara Protektorat (Vasal)

Negara yang kekuasaan luar negerinya berada di bawah kekuasaan negara lain seluruhnya.

 

Bentuk Negara Protektorat :

 

1.      Protektorat Eropa Terhadap Negara Kecil

Contoh: swiss-Leichtenstein,Perancis-Monaco,Italia-San Marino.

2.      Protektorat Non Eropa

Contoh: Perancis-Maroko dan Tunisia

3.      Protektorat Non Eropa terhadap negara yang dilindungi yang sebelumnya tidak mempunyai Internasional Personality

4.      Protektorat Koloni : Perlindungan terhadap wilayah yang tidak terorganisir secara politis.

Contoh : Inggris – Toro dan Uganda

 

 

B.     Wilayah Trust/Mandat (perwalian)

Wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan fihak asing tanpa dukungan negara.

Ciri Negara Perwalian :

1.      Meningkatkan keamanan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan

2.      Penduduk diperlakukan atas dasar persamaan sosial ekonomi

3.      Wilayah perwalian ikut memelihara perdamaian dunia

4.      Wilayah tertentu dapat dijadikan wilayah strategis

5.      Dewan Perwalian memiliki fungsi pengawas yang membatasi tindakan negara yang mewakili.

 

4 . Perbadaan Negara Protektorat (vasal) dengan Wilayah Perwalian :

          Negara Protektorat (vasal) yaitu negara yang kekuasaan luar negerinya berada di bawah kekuasaan negara lain seluruhnya.

          Wilayah Perwalian yaitu Wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan fihak asing tanpa dukungan negara.

           

 

LITERATUR :

 

 Huala Adolf,Hukum Internasional

 

 

 

 

 

 

 

 Ilmu NegaraDisusun oleh :NAMA : ADE

 

Ilmu Negara

Disusun oleh :

Nama              : Ade Kusnadi

Fakultas          : Hukum

 

Tugas :

Apabila diperhatikan dari teori terbentuknya Negara menurut jellinek. Maka Negara Indonesia terbentuk secara sekunder.

1.      Jelaskan maksud pertanyaan tersebut dan uraikan contoh riil mengapa pembentukan Negara Indonesia dikatakan terbentuk secara sekunder ?

Jellinek  : ada 2 tujuan Negara yaitu secara obyektif dan subyektif.

Obyektif ada 2 yaitu obyektif universal/umum dan obyektif particular / khusus.

2.      Jelaskan maksud tujuan Negara menurut Jellinek tersebut  diatas dan kaitkan dengan tujuan Negara Indonesia !

Jawab :

1.      Negara Indonesia terbentuk secara sekunder. Yang dimaksud dengan terbentuknya Negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya Negara yang dihubungkan dengan Negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang penting dalam pembahasan terjadinya Negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau ERKENING.

Mengenai masalah pengakuan atau Erkening ini ada 3 macam sbb :

 

1.      PENGAKUAN DE FACTO (Sementara)

Yang dimaksud dengan pengakuan De Facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara baru, karena kenyataan Negara baru itu memang ada namun apakah prosedurnya melalui HUKUM, hal ini masih dalam penelitian sehingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. Pengakuan De Facto ini dapat dapat meningkat kepada pengakuan De Jure apabila prosedur munculnya Negara baru itu melalui prosedur hukum yang benar. Conyohnya : Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan.

2.      PENGAKUAN DE JURE (PENGAKUAN YURIDIS)

Yang dimaksud dengan pengakuan De Jure adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu Negara. Dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan HUKUM. Contohnya : Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.

 

 

3.      PENGAKUAN ATAS PEMERINTAHAN DE FACTO

Yang dimaksud dengan pengakuan terhadap pemerintahan De Facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintah dari pada suatu Negara. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui, apalah artinya. Unsur-unsur adanya Negara adalah harus ada Pemerintah, wilayah dan rakyat. Jadi kalau hanya pemerintahan saja yang ada maka itu bukanlah merupakan Negara karena tidak cukup unsure-unsurnya. Contohnya :Pengakuan atas pemerintahan De Facto ini diciptakan oleh Seorang sarjana Belanda yang bernama VAN HALLER pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

 

2.      Jellinek membagi dua tujuan Negara, yaitu yang objektif dan subjektif. Objektif dibagi dalam objektif universal/umum dan objektif partikuler/khusus.

Tentang tujuan Negara yang objektif universal, jauh hari sudah dibicarakan sejak Plato. Aliran ini mendeskripsikan tujuan Negara adalah dirinya sendiri, Negara sendiri merupakan tujuan, karena Negara sebagai organisme. Tujuan Negara yang objektif partikuler, dipilih dan ditetapkan oleh Negara masing-masing berdasarkan perkembangan sejarahnya sendiri. Adapun tujuan Negara yang subyektif bahwa tujuan-tujuan Negara beraneka ragam berdasarkan pandangan masing-masing negara hingga kepada aspek-aspek dan sifat-sifat tujuan itu sendiri secara khusus individual.
Bagaimana tujuan Negara Indonesia sendiri? Tujuan Negara RI dapat disimak pada Pembukaan UUD 1945:
a. Alenia kedua, …Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

 


b. Untuk mencapai tujuannya itu, maka dibentuklah suatu Pemerintahan Negara yang mempunyai fungsi seperti nampak pada tujuan (menurut Jellinek adalah alat yang saling bertukaran dengan tujuan), yaitu:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
• Memajukan kesejahteraan umum;
• Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Tujuan Negara RI mempunyai tujuan bersifat objektif particular, namun dalam menyimak fungsi pemerintahan Negara RI, mempunyai tujuan universal. seperti ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

Literatur :

Adian, Donny Gahral, 2002, Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, Jakarta.

Prof.H.Abu Daud Busroh, S.H.,2010, Ilmu Negara,PT Bumi Aksara, Jl.Sawa Raya No.18 Jakarta 13220.

 Ilmu NegaraDisusun oleh :Nama              : Ade KusnadiFakultas

HUKUM DAN HAM

TUGAS  3

Cari dan sebutkan peraturan porteksi

  • HAM Sipil
  • HAM Politik
  • HAM Ekonomi dalam,

1. UUD NRI 1945

2. DUHAM

3.UU NO 39 TAHUN 1999

Jawab

1. UUD NRI 1945

  • HAM Sipil

Pasal 6 tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

Pasal 27 Ayat (1) – (2) tentang Warga Negara Dan Penduduk

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.

Pasal 28D Ayat (3) dan (4)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tentang Pendidikan dan Kebudayaan

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

 

 

 

  • HAM Politik

Pasal 6A Ayat (2) tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum. ***)

  • HAM Ekonomi

Pasal 18A Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. **)

Pasal 22D Ayat (1) – (3) tentang Dewan Perwakilan Daerah

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

Pasal 28C Ayat (1) Hak Asasi Manusia

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

Pasal 33 Ayat (1) – (4) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

 

 

2. DUHAM

  • HAM Sipil :

Pasal 15 Ayat (1) – (2)

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

 

 

Pasal 16 Ayat (1)

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

  • HAM Politik :

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

 

Pasal 14 Ayat (2)

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

 

 

 

 

  • HAM Ekonomi :

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

3. UU NO. 39 TAHUN 1999

  • HAM Politik :

Pasal 23 Ayat (1) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan

politiknya.

Pasal 24 Ayat (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

 

 

 

  • HAM Sipil :

Pasal 26 Ayat (1) – (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau

mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa

diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat

pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya

sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 27 Ayat (1) – (2) tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,

berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik

Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk

kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Ayat (1) tentang Hak Atas kesejahteraan

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Pasal 41 Ayat (1) tentang Hak Atas kesejahteraan

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pasal 42 tentang Hak Atas kesejahteraan

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus

atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan

martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Pasal 43 Ayat (1) – (3) tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan

langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan

pemerintahan.

 

 

Pasal 47 tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan

asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya

tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau

memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 53 Ayat (2) tentang Hak Anak

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status

kewarganegaraan.

  • HAM Ekonomi :

Pasal 11 tentang Hak Pengembangan Diri

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh

dan berkembang secara layak.

 

 

 

HUKUM DAN HAMTUGAS  3 Cari dan sebutkan peraturan

Tugas Kuliah Fakultas Hukum

HUKUM DAN HAM

 

Disusun Oleh :

Nama           : Ade Kusnadi

Fakultas      : Hukum

Tugas

1. Jelaskan pengertian HAM dari 5 doktrin !

   Ajarannya bisa dilihat dalam ajaran :  – John Locke

                                                                – Immanuel Kant   

2. Jelaskan kedua ajaran tersebut !

~HAM : Freedom : untuk mengembangkan manusia.

~Sipil

~Politik

~Ekonomi

 ~Sosial

 ~Budaya

Kelompok Ini Law Enforcemennya tidak dapat dipaksakan sepenuhnya senhingga diperlukan peranan mazhab positiviame.

3. Jelaskan peranan dari mazhab positivisme tersebut !

    Masih ada perjanjian internasional multi pihak mengenai HAM yaitu ;

   1). Internasional Convention on Political Right of  Women

   2). Convention on the Right of Child

   3). ILO Convention Concerning Forced Labour

4. Jelaskan subtansi apa yang diatur di dalam peraturan-peraturan tersebut dan sebutkan. retifikasi dari peraturan tersebut di Indonesia !

    Salah satunya Perpres No. 36 Tahun 2005

5. Jelaskan pelanggaran HAM yang ada dalam Perpres tersebut !

 

Jawab

1. ~ John Locke.

Bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada sisi lain locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian dalam alam ini,manusia telah ambil bagian dalam suatu kontrak sosial ikatan sukarela, dengan cara ini penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan pada penguasa.apabila penguasa memutauskan kontrak sosial dengan melanggar hak- hak kodrar individu, mereka yang menyerahkan itu ,bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa yang lain yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

~ Aristoteles

Negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi daan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggarang negara hukum yang berusaha menggerakkan hak asasi manusia khususnya berlangsung dalam negara demokrasi yunani dan Republik Romawi Kuno.

~ Meriam Budiardjo

Berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

~ Daniellev

HAM secara melekat pada semua manusia karena manusia memiliki spesiaes biologis yang satu yang merupakan kesamaan yang paling dasar, sehingga berdasarkan kesamaan ini perbedaan yang ada akan tidak berarti. Konsep HAM bersifat “ universal “ dan tidak mengakui karena atau penafsirannya yang hanya beruraikan kekhususan lokal.

~ Yozo Yokota

HAM berarti bahwa hak ini memang di peruntukakan  bagi setiap manusia terlepas dari rasa kebangsaan, agama, atau budaya. Konsep HAM bersifat universal oleh karena itu hendaknya isi dari konsep tersebut dapat di spesifikasikan secara universal pula satu kawasan atau satu kebudayaan. Jangan sampai memonopoli kekuasaan untuk menentukan standar HAM yang dapat diterapkan secara universal.

2.  ~ John Locke.

Bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada sisi lain locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian dalam alam ini,manusia telah ambil bagian dalam suatu kontrak sosial ikatan sukarela, dengan cara ini penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan pada penguasa.apabila penguasa memutauskan kontrak sosial dengan melanggar hak- hak kodrar individu, mereka yang menyerahkan itu ,bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa yang lain yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

~ Immanuel Kant

Bahwa semua manusia harus di berlakukan sebagai tujuan-tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang  menurut kehendak perorangan.

3.~ Ekonomi

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang ekonomi ialah untuk meningktkan ekonomi di dalam suatu negara, tetapi tidak boleh dipaksakan karena masing-masing negara mempunyai kemampuan mengolah ekonomi yang berbeda-beda. Jadi negara tidak boleh terlalu memaksa ekonomi disuatu negara yang kurang  mampu mengolah ekonominya sendiri.

   ~ Sosial

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang sosial ialah untuk mengatasi gejala-gejala sosial yang ada di dalam suatu negara, sehingga di dalam suatu negara itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi, tetapi negara tidak boleh memaksa kehidupan sosial di dalam suatu negara karena kehidupan sosial di dalam suatu negara berbeda-beda. Jadi negara tidak boleh memaksa diri dari segi sosial karena kehidupan sosial penuh dengan masalah-masalah sosial di dalam suatu negara.

  ~Budaya

Peranan mazhab positivisme di dalam suatu negara dibidang budaya ialah untuk melestarikan budaya di dalam suatu negara, karena budaya merupakan ciri khas masing-masing negara yang membedakan negara yang satu dengan yang lain. Tetapi negara tidak boleh memaksakan diri dari segi budaya di dalam suatu negara, karena itu akan membuat rakyatnya tertekan secara individu. Jadi suatu negara tidak boleh memaksakan diri dari segi budaya karena akan membuat rakyatnya tertekan secara individu.

4. ~ ILO Convantion Concerning Forced Labour

Subtansinya yaitu tentang kerja paksa, perbudakan,dan perdagangan manusia. Pekerja paksa sering menjadi korban diskriminasi berdasarkan etnis atau jenis kelamin, dan prasangka budaya tentang inferioritas kelompok orang tertentu. Kerja paksa sering terjadi karena kesulitan ekonomi. Hingga 50 persen dari semua korban kerja paksa adalah anak-anak. Eksploitasi dan seri kerja paksa dan perdagangan manusia hingga perdagangan organ tubuh.

Konvensi ILO No. 87 Tahun 1945, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perindungan Hak untuk Berorganisasi.

Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak.

Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres  No. 36  Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

   ~ Convention on the Right of Child

Subtansinya  yaitu tentang hak anak, hak anak diadopsi, dan perlinduangan anak. ketidakmatangan fisik dan mentalnya anak-anak, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk hukum yang tepat. Perlindungan, sebelum serta sesudah kelahiran. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional, PBB Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak dan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Darurat dan konflik bersenjata, mengakui bahwa, di semua negara di dunia, ada anak-anak yang tinggal di sangat kondisi sulit, dan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan pertimbangan khusus. Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari masing-masing orang untukpengembangan perlindungan dan harmonis anak, Menyadari pentingnya kerjasama internasionaluntuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

    ~ Internasional Convenantion on Political Right of  Woman

Wanita berkeinginan untuk menerapkan prinsip persamaan hak bagi pria dan wanita yang sering disebut dengan persamaan gender yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wanita ingin disamakan status pria dan wanita dalam hal-hal politik, tanpa terjadi diskriminasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari program serta kebijakan pemerintah antara lain dengan pembentukan komnas perlindungan perempuan. Kebijakan yang paling terlihat ialah terhadap quota keterwakilan perempuan di kabinet yang ditetapkan pemerintah dan membuktikan komitmennya untuk memprioritaskan hak-hak politik perempuan.

konvensi tentang hak-hak Politik Perempuan diratifikasi berdasarkan UU No.68 Tahun1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Hak Polittik Kaum Wanita.

 

5. Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

dilaksanakan dengan cara:

a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau

b. pencabutan hak atas tanah.

Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1) tentang Musyawarah

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota

atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak

diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi

pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan,

maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam

Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian

dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang – undang

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak

Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.

Dari Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengadaan Tanah dan Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1) tentang Musyawarah, sudah melanggar hak asasi manusia karena aparat negara sengaja melawan hukum dengan mengurangi dan membatasi, dan mencabut hak seseorang karena pengadaan tanah tersebut. Hal itu akan merugikan seseorang apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan tanahnya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan mencabut hak atas kepemilikan tanah, hal itu jelas sudah melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) tentang Ketentuan Umum, yang berbunyi :

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang

atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun

tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang

ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan

mekanisme hukum yang berlaku.